Golput Kiwari dan Politik Diskriminatif tenyata Kakak-Beradik

Sosial dan Politik
Typography

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang
 

Gejala peningkatan vote-absenteeism, atau yang di sini sekarang lebih dikenal sebagai "golput", terjadi paralel secara global dengan peningkatan gerakan politik yang berlandaskan pada diksriminasi, kebencian atau agresi. Tidak heran jika para ilmuwan politik berusaha menemukan hubungan di antara keduanya. Dan, hasilnya lumayan dapat diduga: kedua gejala ini lahir dari rahim yang sama. Mereka berdua adalah kakak-beradik, hanya berbeda ekspresi.

Belakangan ini, secara global telah muncul satu gejala penurunan kualitas demokrasi. Laporan Freedom House menyatakan bahwa tahun 2018 merupakan tahun ke-13 berturut-turut di mana indeks demokrasi mengalami penurunan secara global. Dua di antara faktor yang berkontribusi paling besar pada penurunan indeks demokrasi ini adalah meningkatnya jumlah orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serta peningkatan dukungan bagi politisi yang mendukung program-program politik yang diskriminatif, berbasis kebencian atau menganjurkan agresi. 

democracy index mapLebih jauh lagi, laporan tahunan Economist Intelligence Unit, sayap jurnalisme investigatif dari The Economist, menunjukkan bahwa pemerintahan demokratis sedang bermasalah di mana-mana. Dari 167 negara yang diperingkat tahun ini, 89 di antaranya menerima skor lebih rendah dari tahun lalu. Skor tersebut mencerminkan berbagai kebebasan, sikap, dan norma yang merupakan elemen vital masyarakat bebas; antara lain: proses pemilihan dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintah, partisipasi politik, dan budaya politik. 

Indonesia sendiri, dalam laporan ini, mengalami penurunan peringkat yang cukup banyak. Dari salah satu negeri yang disebut "memiliki jaminan demokrasi terluas", Indonesia kini berada dalam kategori "demokrasi yang cacat".  

 Tentu saja, kita harus berhati-hati ketika menjadikan "turunnya jumlah pemilih" atau "naiknya tingkat golput" sebagai salah satu indikator melemahnya demokrasi. Tingkat partisipasi pemilu yang rendah dapat menandakan kurangnya kepercayaan terhadap sistem pemilu — tetapi juga dapat menandakan apatis atau kepuasan dengan status quo. Sementara itu, suara pemilih yang kuat mungkin mengisyaratkan demokrasi yang hidup, tetapi juga bisa menunjukkan propaganda yang kuat, pemerintahan otoriter, dan laporan palsu. Kita sendiri mengalaminya di jaman Orde Baru, ketika tingkat partisipasi pemilu mencapai 90% sementara angka itu dicapai karena adanya paksaan untuk memberikan suara dalam pemilu. 

Walau demikian, gejala penurunan jumlah pemilih yang terjadi secara global, baik di negeri yang tradisi demokasinya kuat maupun yang lemah, tetap harus menjadi perhatian.Terlebih lagi ketika penurunan tingkat partisipasi pemilu ini terjadi sejajar dengan meningkatnya politik berbasis diskriminasi. 

Dalam konteks inilah penting kita pelajari dua penelitian yang dilakukan Roy Kemmers, dari Jurusan Ilmu Sosial dan Perilaku, Erasmus University Rotterdam, serta Eva Anduiza, dkk. dari Departemen Ilmu Politik dan Hukum Publik, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spanyol. Dalam kedua penelitian ini, ditemukan bahwa mereka yang secara sadar melakukan golput ternyata memiliki akar pemikiran yang sama dengan mereka yang bergabung dengan politik diskriminatif sayap kanan. Dalam artikel yang ditulisnya, Kemmers menunjukkan beberapa kesejajaran pokok dari kedua kelompok ini:

  • Baik kelompok Golput maupun Politik Diskriminatif sama-sama memandang lembaga negara dengan negatif. Bukan saja terdapat rasa tidak percaya yang kuat terhadap lembaga-lembaga negara, bahkan lembaga negara dipandang sebagai "korup dan iblis, dan bertindak untuk kepentingannya sendiri dan bertentangan dengan kepentingan rakyat". Perasaan ini bukan sekedar ketidakpercayaan, yang biasanya menyebabkan apatisme, melainkan anti-elitisme. Secara khusus, jika kita melihat kasus Indonesia hari ini, kita melihat bahwa baik kelompok Golput maupun Politik Diskriminatif sama-sama menunjukkan tingkat kebencian yang kurang-lebih setara terhadap satu lembaga negara: Kepresidenan Jokowi; 
  • Baik kelompok Golput maupun Politik Diskriminatif sama-sama tidak peduli dengan efektivitas riil dari tindakan mereka, hanya pada perasaan kolektif yang ditimbulkan oleh tindakan politik mereka. Ketidakpercayaan mereka pada lembaga negara membuat mereka merasa terasing dari sistem politik dan kemasyarakatan; menjadi "orang terbuang" dari sistem. Dengan menggabungkan diri ke dalam tindakan-tindakan politik yang 'melawan sistem", kedua kelompok ini menumbuhkan perasaan kolektif dan rasa memiliki;
  • Baik kelompok Golput maupun Politik Diskriminatif sama-sama merasa tidak mendapatkan perwakilan yang memadai dalam kelembagaan politik dan, karenanya, berusaha memenuhi kebutuhan mereka akan keterwakilan dengan membangun institusi politiknya sendiri--di luar sistem ketatanegaraan dan kemasyarakatan. Di samping itu, mereka berusaha memperoleh kepuasan politik dengan membangun definisi sendiri mengenai tingkat keberhasilan gerakan mereka. Di indonesia, kita mendapati bahwa Gerakan Golput berusaha mengklaim bahwa tingginya jumlah orang yang tidak memilih merupakan bukti keberhasilan dan kebugaran gerakan mereka. Sementara pengikut Politik Diskriminatif berusaha terus menggelembungkan jumlah peserta gerakan mereka sampai "berjuta-juta". Ini adalah upaya untuk menggarisbawahi bahwa gerakan mereka adalah satu kelembagaan politik alternatif yang punya kekuataan riil untuk mengubah kondisi politik.

agree disagree abstain
Dengan memahami bahwa gerakan Golput dan Politik Diskriminatif adalah dua sisi dari keping mata uang yang sama, kita dapat melihat bahwa kedua gejala ini tidak dapat diatasi secara terpisah. Keduanya erat berhubungan dengan kekecewaan terhadap tingkat representasi dan partisipasi masyarakat dalam sistem politik. Dengan demikian, kedua gejala ini harus pula diatasi dengan meningkatkan representasi dan partisipasi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa cara yang telah diusulkan oleh beberapa pengamat politik demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi:

  • Memperrbesar akses masyarakat pada data. Pemerintah yang terbuka akan data yang dimilikinya adalah pemerintah yang dapat dipercaya. Lebih baik lagi apabila masyarakat juga diberi ruang untuk menyumbangkan data pada pemerintah, alih-alih pemerintah begitu saja memanen data dari rakyatnya. Misalnya: data mengenai infrastruktur yang rusak atau pelayan publik yang menyalahgunakan wewenang. Pemda DKI pernah mencoba melakukan ini dengan aplikasi QLUE, di jaman Ahok; namun sayang sekarang tidak lagi diprioritaskan penggunaannya;
  • Libatkan masyarakat secara langsung dalam proses kunci pengambilan keputusan. Saat ini, masyarakat telah dilibatkan secara konsultatif dalam banyak proses pengambilan keputusan publik. Namun, pengambilan keputusannya itu sendiri tetap berada di tangan lembaga-lembaga pemerintahan. Beberapa negeri seperti Kanada telah melangkah lebih jauh dengan melibatkan masyarakat langsung dalam proses deliberatif, melalui lembaga yang disebut panel publik/juri publik. Lembaga ini melibatkan tokoh dan perwakilan masyarakat untuk bertindak sebagai pengambil keputusan akhir dalam kebijakan-kebijakan penting seperti pembangunan pembangkit tenaga nuklir. Para politisi, dalam hal ini, bertindak untuk meyakinkan panel ini agar memberikan keputusan yang sesuai dengan pandangan masing-masing partai politik mengenai masalah bersangkutan; 
  • Jadikan layanan publik sebagai layanan daring. Dengan layanan daring, birokrasi dapat dipangkas. Terpangkasnya birokrasi bukan saja memudahkan masyarakat mengakses layanan publik dan mencegah pungli namun, lebih daripada itu, hal ini juga meningkatkan transparansi kinerja pemeriintah. Dengan semakin transparannya kinerja pemerintah, kepercayaan publik pada pemerintah juga akan semakin meningkat;
  • Proses pengambilan keputusan yang transparan. Salah satu penyebab ketidakpercayaan publik pada pemerintah adalah karena kita tak pernah melihat bagaimana sebuah keputusan publik diambil. Pemerintah California, contohnya, berusaha mengatasi hal ini dengan menyediakan video digital dan transkrip dari setiap sidang legislatif. Ini juga mencantumkan ikatan keuangan setiap pejabat terpilih dengan pelobi dan perusahaan besar. Pemda DKI, di bawah Ahok, pernah pula menyediakan rekaman rapat-rapat di Balaikota. Sayangnya, sepeninggal Ahok, upaya ini tidak lagi diteruskan. 

 Sebuah pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Itulah yang kita butuhkan untuk sekaligus mengatasi masalah Golput dan meningkatnya politik diskriminatif sayap kanan.Tidak semua orang yang mencalonkan diri untuk jabatan publik memahami hal ini, apalagi menghendaki adanya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Karenanya, upaya mendudukkan orang-orang yang bersih, transparan dan akuntabel ke dalam posisi-posisi kunci pemerintahan haruslah menjadi prioritas apabila kita ingin demokrasi Indonesia menjadi demokrasi yang tangguh, tanggon dan trengginas. 

 

Rujukan:

 

Silakan berlangganan pada layanan Newsletter kami, untuk mendapatkan kabar apabila ada artikel baru yang diunggah.

"Kebahagiaan datang dari penemuan sesuatu yang baru, bukan dari apa yang kita sudah tahu."

Isaac Asimov